Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Identitas diri seseorang harus diberikan sejak ia lahir, hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memiliki identitas merupakan Hak Asasi Manusia maka
Negara, Pemerintah dan masyarakat harus menjunjung dan menghormatinya seperti menetapkan
aturan atau kebijakan guna melindungi hak untuk mendapat identitas yang berlaku bagi
siapapun. Termasuk anak terlantar juga berhak memiliki identitas diri. Namun kenyataannya
tidak jarang anak-anak terlantar yang belum memilki identitas diri. Pasal 25 UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencantumkan tugas dan
wewenang Pemerintah Daerah terkait Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
yaitu warga terlantar dalam hal ini anak-anak terlantar. Permasalahan tersebut dan beberapa
uraian diatas menunjukan bahwa walaupun telah ada sejumlah Peraturan Perundang-undangan
masih saja terdapat anak-anak terlantar yang belum memiliki tempat tinggal yang layak serta
identitas diri.
Uraian diatas melandasi permasalahan yang dibahas yakni apa bentuk tanggung jawab yang
diberikan pemerintah dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri dan
bagaimana akibat hukum apabila pemerintah mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi
hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas,
mengetahui serta menganalisa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak anak
terlantar untuk memperoleh identitas diri dan juga untuk mengidentifikasi apa saja akibat hukum
apabila pemerintah mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak terlantar untuk
memperoleh identitas diri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan antara
sistem hukum lainnya.
Penelitian ini menghasilkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku masih
kurang pelaksanaan dalam hal ini pendataan penduduk sehingga terdapat anak-anak terlantar
yang belum memperoleh identitas diri sebagai warga Negara Indonesia. Perlu diadakannya
peningkatan efisien terhadap Undang-Undang yang berlaku