Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui restorative justice serta dasar
pertimbangan hukum Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif untuk
menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, dalam pengumpulan data ditekankan pada pada data
primer dan sekunder, ditujukan kepada pendekatan kasus (case approach)
Berdasarkan penelitian penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui
restorative justice bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif jo Surat
Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan penyelesaian
perkaraa dengan restorative justice.
Bahwa yang menjadi Dasar pertimbangan Kejari SBB dalam penerapan
restorative justice pada tersangka Siti Mina Ohorela adalah berdasarkan pasal 5
ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 yakni: 1. Baru pertama
kali melakukan tindak pidana, 2. Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana
penjara tidak lebih darin5 (lima) tahun. (Dapat dikecualikan), 3. Tindak Pidana
dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat
dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dapat dikecualikan). Lebih
lanjut dalam surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang
Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada poin
2 huruf c disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian,
dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika
tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (2 syarat yang lain dapat
dikesampingkan/dikecualikan).