Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umumnya
hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian untuk mereka yang
melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang tersebut. Akan tetapi perkawinan dan perceraian tidak selamanya
dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama,
sering kali perkawinan dan perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki
agama dan kepercayaan yang berbeda. Perkawinan dan perceraian beda agama
sendiri banyak menimbulkan berbagai permasalahan hukum diantaranya seperti
keabsahan perkawinan beda agama dan pengadilan mana yang mempunyai
wewenang untuk memutus perceraian beda agama.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
keabsahan perkawinan beda agama serta proses perceraian beda agama. Kegunaan
dari penulisan ini adalah dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum perkawinan serta dapat
digunakan sebagai informasi dan menambah pengetahuan kepada masyarakat
mengenai perceraian beda agama. Metode yang digunakan dalam penulisan ini
adalah secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus
(case approach).
Pada dasarnya perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara
apapun status perkawinannya adalah tidak sah, karena dasarnya perkawinan bisa
dianggap sah apabila dilangsungkan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”, namun pada kenyataannya perkawinan beda agama masih
saja terjadi di Indonesia. Perceraian beda agama dapat dilakukan di pengadilan,
yakni khususnya dapat dilakukan di pengadilan negeri, proses perceraian beda
agama yang dilakukan di pengadilan negeri umumnya tidak jauh berbeda dengan
perceraian yang dilakukan oleh pasangan pada umumnya di pengadilan negeri.