Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Sponsored Terorisme dan Pertanggung Jawabnya

Muhammad Z Laelaem - Nama Orang;

Lima warga negara Indonesia (WNI) dituding sebagai bagian jaringan fasilitator keuangan Negara irak
dan suriah (Islamic state of Iraq and syriah/isis) merupakan sebuah kejahatan yang memfasilitasi
perjalanan ISIS ke suriah dan wilayah operasi mereka yang lain, Dan melakukan pengiriman dana
untuk mendukung kegiatan milisi tersebut di kamp-kamp pengungsian suriah. Penulisan ini bertujuan
untuk mengetahui apakah sponsored terorisme yang didanai warga negara dapat dikualifikasikan
sebagai kejahatan internasional serta untuk mengetahaui bagaimana bentuk pertanggungjawaban
warga negara tersebut dalam perspektif Hukum Internasional.
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, dengan mempelajari bahanbahan kepustakaan yang tersedia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendektan kasus. Pengumpulan bahan hukum
tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif.
Sponsored terorisme yang didanai warga negara Indonesia (WNI) dapat dikualifikasikan sebagai
hukum internasional Sesuai dengan Resolusi 1373 tahun 2001 menyatakan bahwa negara-negara
anggota PBB harus mencegah dan memberantas pendanaan terorisme, termasuk pendanaan oleh
warga negara, sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan
Keamanan PBB yaitu Resolusi 1267 tahun (1999) mengatur tentang penghentian pendanaan
terorisme dan organisasi teroris, termasuk ISIS. didasarkan pada Bab VII Piagam PBB dan
memberikan daftar individu dan entitas terkait terorisme yang dilarang melakukan transaksi
keuangan dan pembebasan aset. Negara memiliki tanggung jawab hukum internasional terhadap
tindakan pendanaan ISIS oleh warga negaranya atau lembaga keuangan di wilayahnya. Ada
beberapa dasar hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban negara terhadap
pendanaan terorisme.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SI.434 LAE s
SI.434 LAE s1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.434 LAE s
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.434
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Bab I
  • Tanda Pengesahan
  • Abstrak
  • Keaslian Naskah
  • Bab IV
  • Bab II
  • Bab III
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?