Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana media sosial
memang mudah dilakukan dan tersebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak
orang. Hal tersebut berdampak merugikan orang lain yang berdampak hukum
seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 36 sebagaimana dimaksud
dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan Kerugian bagi orang
lain.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan Kajian
Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan
Konseptual. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan
studi Kepustakaan. Sumber-sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Kajian Bahan Hukum Primer, Kajian Bahan Hukum
Sekunder, dan Kajian Bahan Hukum Tersier. Bahan-bahan Hukum tersebut di
analisis menggunakan Pendekatan Kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan Restorative Justice
digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang
ITE sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian agar pidana penjara tidak
lagi dikenakan, dan diganti prosesnya dengan mediasi yang melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait.
Penerapan Restorative Justice harus dilakukan pada tindak pidana khusus
terlebihnya pada tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi salah satu
alternatif dalam proses penegakan hukum. Pendekatan Restorative justice
terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di bidang ITE perlu dilakukan
untuk melindungi harkat dan martabat seseorang dari perbuatan penghinaan dan
Pemerintah harus membuat dasar hukum seperti UU yang mengatur lebih lanjut
mengenai Restorative Justice, sehingga dalam penerapannya lebih maksimal.