Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/86 yaitu 90 hari menjadi hal
yang penting untuk diperhatikan bagi setiap penggugat yang merasa dirugikan atas
diterbitkannya/diumumkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY tanggal 24 Oktober 2019 dalam proses dismissal
menerima pengajuan gugatan yang telah melewati tenggang waktu serta bukan
menjadi kewenangan bagi pengadilan dalam mengadili, memeriksa dan
memutuskan perkara a quo.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme
pengajuan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk
mengetahui dan menganalisis pengajuan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata
Usaha Negara dapat diterima oleh Hakim yang mengadili, memeriksa, dan
memutuskan perkara Tata Usaha Negara. Penulisan ini menggunakan metode
penelitian normatif sehingga kajian utama yang dilakukan oleh peneliti adalah
aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil
Penelitian ini menunjukan bahwa masih lemahnya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan
dari Negara Hukum. Hakim haruslah memiliki peran penting dalam mewujudkan
tujuan dari Negara Hukum atas segala sengketa hukum administrasi yang
dihadapkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tenggang
waktu pengajuan gugatan yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/86 sebab jika
pengajuan gugatan yang menjadi tanpa adanya batas waktu kadaluwarsa maka akan
mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pengadilan Tata Usaha dalam prosess
dismissal perlu memperhatikan setiap pengajuan gugatan yang diterima jika telah
melewati tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak
dapat diterima.