Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Frishilia A Waremra - Nama Orang;

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai :
1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan
bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak
diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini,
dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang. Pekerja yang sedang hamil pun diatur pula dalam pasal ini,
dimana keterangannya tidak berbeda dengan pasal 76 ayat (1), karna mengingat kesehatan
kandungan dari pekerja, dimana menurut penjelasan ayat ini waktu tersebut tidak disarankan
oleh dokter karna membahayakan bagi wanita hamil. Pekerja yang bekerja sebelum waktu yang
ditentukan harus mendapatkan Fasilitas antar dan jemput, hal tesebut jelas diatur dalam pasal 76
ini.
2. penegakan hukum administrasi
Hasil penelitian dalam penulisan ini antara lain: (1.) pengaturan tenaga kerja wanita dimalam
hari secara eksplisif belum di diatur tetapi dapat mengunakan penafsiran ekstensif terhadap pasal
76, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan
aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga
dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma
hukum, Sebagai suatu upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah dahwa pengawasan
ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. (2) Penegakan
hukum administrasi berupa pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah namun sanksi
administrasi tidak dapat dikenakan bagi pemberi kerja yang melangar ketentuan pasal 76.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.539 WAR p
SH.539 WAR p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.539 WAR p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.539
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perlindungan Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?