Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Usaha air minum isi ulang adalah usaha yang berskala menengah dengan kualitas
pelayanan pencucian dan pembilasan wadah penampung air minum yang bersih,
sehat, dan layak dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
(Permenkes Nomor 492 Tahun 2010), dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010
disebutkan “untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat
dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal”. Namun
Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat perkotaan semakin
meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk
mengonsumsi air dan tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik
sesuai persyaratan. timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan
konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Tujuan
Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab
pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap kewajiban pembilasan atau
pencucian wadah serta akibat hukumnya jika pelaku usaha tidak melakukan praktik
kewajiban dan pembilasan pencucian wadah.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang dan juga pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya Tanggung jawab bagi pelaku
usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar layak higienis
dalam hal melakukan pembilasan dan pencucian wadah maka dapat diminta
pertanggungjawaban produk/ product liability. dan Akibat hukum bagi pelaku usaha
depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan standarisasi kualitas air
minum dapat dikenakan sanksi baik sesuai pidana, perdata, maupun administratif
berdasarkan peraturan perundang-undangan.