Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Terbatasnya sumber dana yang mampu mengatasi kebutuhan angsuran
masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merupakan alasan
pendorong berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen . Dalam
pembiayaan butuh suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta
benda/kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada
salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk
melaksanakan prestasi. dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang
mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang
menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali
dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Namun pada
kenyataannya sering mengalami pengalihan hak dan kewajiban tanpa
sepengetahuan perusahaan pembiayaan.
Tipe penelitian ini adalah secara yuridis normatif, dengan mempergunakan
pendekatan undang-undang, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang
dihadapi. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum. ini dilakukan dengan cara studi
Kepustakaan. Pengelolaan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan
metode kualitatif.
Dalam mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen melalui 2 (dua)
tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan
(internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan
atau lembaga di luar peradilan (external dispute resolution). Akibat hukum bagi
konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli
sepeda motor tanpa persetujuan perusahan pembiayaan (kreditur) dikategorikan
telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan pembiayaan berhak melakukan
tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara penarikan sepeda motor.