Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Usaha depot air minum isi ulang yang tersebar sangatlah banyak, namun
yang ditemukan masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi
standarisasi yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/
Menkes/ Per/ IV/2010 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 907/Permenkes/SK/VII/2002
; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdangan Republik Indonesia Nomor
65l/MPP/KEP/10/2004.
Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum nomiatif yang
bersifat deskriptif. Yan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah yang
dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,
bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan bahan hukum, yang terakhir
pengolahan dan analisis bahan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Standarisasi berdasarkan aturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43
tahun 2014 tentang higienis sanitasi air minum isi ulang, Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 907/Permenkes/SK/VII/2002 tentang Jenis air minum, dan
Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum, sudah cukup memberikan perlindungan kepada konsumen air
isi ulang, hanya saja penerapan atas peraturan tersebut yang kurang dijalankan oleh
pelaku usaha depot air minum isi ulang. Akibat hukum bagi pelaku usaha depot air
minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan standarisasi kualitas air minum
dapat dikenakan sanksi baik sesuai pidana, perdata, maupun administratif
berdasarkan peraturan perundang – undangan.