Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pasal 1(1) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU
Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Negara, Presiden . dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
dari Indonesia. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu
tidak dapat dipisahkan, termasuk pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
Pelanggaran penyelenggaraan pemilu meliputi pelanggaran terhadap setiap
prosedur, tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan
administrasi pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Bawaslu yang menerima,
menyelidiki, menilai, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan
hukum dan pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber data berupa
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang
digunakan dalam karya ini bersifat kualitatif, artinya data yang terkumpul
harus dipisahkan menurut kategorinya kemudian diinterpretasikan untuk
mendapatkan jawaban penelitian.
Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan
kepada pelaku pelanggaran pemilu tidak memberikan efek jera, karena sanksi
yang dijatuhkan hanya memperbaiki prosedur, tata cara dan mekanisme pada
tahap penjumlahan hasil pemilu. Sanksi yang dijatuhkan mengakibatkan orang
atau beberapa orang mengulangi kesalahan yang sama.