Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penuntutan Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum Direvisi UU No. 7 Tahun 2017
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Penuntutan Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum Direvisi UU No. 7 Tahun 2017

Dedi Rumbiana - Nama Orang;

Pasal 1(1) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU
Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Negara, Presiden . dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
dari Indonesia. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu
tidak dapat dipisahkan, termasuk pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
Pelanggaran penyelenggaraan pemilu meliputi pelanggaran terhadap setiap
prosedur, tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan
administrasi pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Bawaslu yang menerima,
menyelidiki, menilai, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan
hukum dan pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber data berupa
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang
digunakan dalam karya ini bersifat kualitatif, artinya data yang terkumpul
harus dipisahkan menurut kategorinya kemudian diinterpretasikan untuk
mendapatkan jawaban penelitian.
Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan
kepada pelaku pelanggaran pemilu tidak memberikan efek jera, karena sanksi
yang dijatuhkan hanya memperbaiki prosedur, tata cara dan mekanisme pada
tahap penjumlahan hasil pemilu. Sanksi yang dijatuhkan mengakibatkan orang
atau beberapa orang mengulangi kesalahan yang sama.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.502 RUM p
SH.502 RUM p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.502 RUM p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.502
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab 1
  • Bab 2
  • Bab 3
  • Bab 4
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?