Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tanggung jawab pidana muncul ketika kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian staf medis rumah sakit memenuhi tiga faktor: Ketiga faktor tersebut adalah ada tidaknya kelalaian, kesalahan, dan sanksi lain yang relevan. Selain itu, di bawah sistem peradilan pidana, jika perusahaan melakukan kejahatan, pemiliknya dapat dipenjara atau didenda.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menyimpulkan dari pertanyaan penelitian ini yang akan diturunkan.
Penolakan pasien dalam keadaan gawat darurat karena belum divaksin bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun2009. Yang dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur perihal penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit. Mekanisme kebijakan hukum yang di ambil bagi pasien gawat darurat karena belum di vaksin yaitu tetap memperhatikan aturan hukum yang ada baik itu bagi pasien maupun bagi pihak rumah sakit, dengan mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu, semua pasien berhak mendapatkan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, atau gawat darurat di fasilitas kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan . Penolakan untuk menjaga kesehatan pasien diabaikan oleh institusi medis, karena dapat memperburuk kondisi pasien.