Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai
saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak
asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang
memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat
dilaksanakan sejauh terdakwa tidak diketahui sama sekali keberadaanya sehingga tidak bisa
dihadirkan pada pemeriksan sidang pengadilan dikarenakan melarikan diri (buron).
Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah
pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai proses peradilan berlandaskan
proses hukum yang adil (due process of law). Metode penelitian yang digunakan merupakan
penelitian normatif , pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library
research ) dengan cara mencari , membaca dan mempelajari dan memahami data -data sekunder
yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peradilan in absentia dapat dilaksanakan dan
tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang penerapannya melalui prosedur yang benar serta
berdasarkan ketentuan undangundang . Peradilan in absentia bertujuan untuk mencairkan
kebuntuan pemeriksaan terdakwa yang tidak hadir di persidangan dan upaya menyelamatkan
keuangan negara , baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan
perkara korupsi baik yang sudah disita maupun yang belum disita guna dirampas untuk negara
melalui suatu putusan pengadilan.