Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law

Adolf E Tahapary - Nama Orang;

Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai
saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak
asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang
memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat
dilaksanakan sejauh terdakwa tidak diketahui sama sekali keberadaanya sehingga tidak bisa
dihadirkan pada pemeriksan sidang pengadilan dikarenakan melarikan diri (buron).
Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah
pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai proses peradilan berlandaskan
proses hukum yang adil (due process of law). Metode penelitian yang digunakan merupakan
penelitian normatif , pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library
research ) dengan cara mencari , membaca dan mempelajari dan memahami data -data sekunder
yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peradilan in absentia dapat dilaksanakan dan
tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang penerapannya melalui prosedur yang benar serta
berdasarkan ketentuan undangundang . Peradilan in absentia bertujuan untuk mencairkan
kebuntuan pemeriksaan terdakwa yang tidak hadir di persidangan dan upaya menyelamatkan
keuangan negara , baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan
perkara korupsi baik yang sudah disita maupun yang belum disita guna dirampas untuk negara
melalui suatu putusan pengadilan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1585 TAH p
SP.1585 TAH p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1585 TAH p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1585
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tindak Pidana Korupsi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?