Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka
kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai
tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini mengkaji
tentang ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan PN No.
242/Pdt.G/2020/PN.Amb mengenai keabsahan sertifikat hak milik atas tanah untuk
mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
aprroach) yang merujuk kepada ratio decidendi. Metode pengumpulan bahan hukum
yang digunakan adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian memiliki peran penting sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan. Sertifikat sebagai tanda bukti hak
dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ketika terbukti bahwa kepemilikan hak atas tanah seseorang
dilanggar. Pada putusan PN No. 242/Pdt.G/2020/PN Ambon, hakim menjatuhkan
putusan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh tergugat adalah cacat hukum dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat karena tergugat tidak dapat membuktikan
kebenaran formil maupun materil atas perolehan hak atas tanah tersebut.