Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Secara konstitusional telah diatur di dalam pasal 28A UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperthanankan hidup dan penghidupannya”.
Perlindungan hokum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan
martabat manusia seta terhadap hak asasi manusia dibidang hokum. Saat ini pemerintah
melakukan program pelaksanaan wajib aksin kepada masyarakat, kemudian menganggap
dalam hal masyarakat melakukan kepengurusan dan sebagainya masyarakat wajib
mempunyai kartu aksin, seolah-olah masyarkat dipaksakan untuk melakukan aksinasi.
Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hokum terhadap
masyarakat dalam pelaksanaan program aksinasi covid-19.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, jenis dan sumber data
diperleh melalui data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi
yakni penelusuran dan penelitian kepustakaan, teknik pengelolaan data yakni pemeriksaan
data, penandaan data dan rekonstruksi data. Metode analisa data menggunakan metode
induktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada prinsipnya vaksinasi bukan hanya sekedar
masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk
perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup ditengah masyarakat prinsipnya
bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tetapi juga menyelamatkan orang lain yang
membutuhkan perlindungan. Program wajib vaksinasi covid-19 merupakan bentuk
perlindungan Pemerintah kepada masyarakat. berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta taat kepada kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberiaan
jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam manfaat mengenai vaksinasi covid-19