Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Tindakan Menteri Dalam Negeri yang Tidak Meresmikan Anggota DPRD
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Keabsahan Tindakan Menteri Dalam Negeri yang Tidak Meresmikan Anggota DPRD

Hermanus Y Nifaan - Nama Orang;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Peraturan
ini mengatur Tentang syarat sahnya keputusan administrasi yang terdiri dari unsur pejabat
berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, yang apabila unsur
tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya sesuai dengan jemis unsur dalam syarat sahnya
keputusan yang tidak terpenuhi. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan administrasi
untuk meresmikan calon anggota DPRD terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku
namun dua diantaranya yang juga merupakan calon anggota DPRD terpilih berdasarkan hasil
pemilu yang diselenggarakan di Maluku tidak diresmikan. Maka penelitian ini dimaksudkan
untuk menganalisa apakah keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memenuhi syarat sahnya
keputusan dan akibat hukumnya.
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
kasus, sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan
hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan undangundang, lalu disingkronkan dengan konsep dan prinsip hukum yang dipelajari untuk dianalisis
secara normatif untuk menjawab isu hukum yang dikaji bertumpu pada pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memenuhi syarat
sahnya keputusan dari unsur prosedur dan substansi sehingga keputusan tersebut berpotensi batal
atau dibatalkan dengan akibat hukumnya tidak mengikat sejak dibatalkan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.438 NIF k
SH.438 NIF k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.438 NIF k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.438
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Wewenang
Prosedur
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?