Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Perdata
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Perdata

Berly Alfaris - Nama Orang;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata atas objek kekayaan BUMN karena Pengadilan masih menafsiran harta kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang tunduk pada undang undang Perbendaharaan Negara. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenaipembatalan merek terdaftar yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum BUMN (persero) dalam hal status keuangan yang awalnya bersumber dari keuangan negara namun dalam pengelolaannya telah dilepaskan atau dipisahkan dari keuangan neagra, sehingga tegasnya uang BUMN (Persero) bukan lagi uang negara, sehingga pembelian sejumlah asset BUMN (Persero) dengan menggunakan uang BUMN (Persero) merupakan asset BUMN (Persero) dan bukan asset negara. Pengaturan pemisahan uang negara yang dikelola oleh BUMN (Persero) secara tegas dan jeals diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Sementara dalam hal kedudukan hukum BUMN (Persero) sebagai badan hukum privat merupakan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban hukum secara perdata oleh karena itu dapat digugat secara perdata pula yang berdampak pula pada eksekusi asset BUMN (Persero) tersebut. Eksekusi asset BUMN (Persero) dapat dilakukan terhadap asset yang adalah milik BUMN (Persero)


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SE.758 ALF k
SE.758 ALF k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.758 ALF k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.758
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Perdata
Eksekusi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Daftar Pustaka
  • Bab IV
  • Bab III
  • Bab II
  • Bab I
  • Abstrak
  • Keaslian Naskah
  • Tanda Pengesahan
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?