Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan hukum
yang sangat perlu untuk diperhatikan karena menyangkut kehormatan dan nama
baik seseorang. Oleh karena menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang
maka delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang berarti
laporan/aduannya harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau pihak yang merasa
dirugikan dan bukan dari pihak lain. Sangat penting bagi kita juga untuk lebih
memahami dan membedakan tindakan pencemaran nama baik dan tindakan kritik
terhadap pemerintah, karena banyak kritikan yang dilakukan oleh masyarakat
kepada pemerintah dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan
akhirnya terjerat hukuman atau sanksi.
Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi
kepustakaan yang kemudian disajikan dengan menggunakan teknik penelitian
deskriptif yaitu menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan dari studi pustaka
yang ada, didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah (1) pelapor dalam perkara
penghinaan dan /atau pencemaran terhadap Gubernur Anies Baswedan tidak
memiliki kedudukan hukum dan tidak memenuhi syarat atau unsur sebagai
pelapor karena berkaitan dengan delik pencemaran nama baik ialah merupakan
delik aduan (2) berdasarkan unsur-unsur delik pencemaran nama baik yang
terkandung dalam KUHP dan UU ITE maka tindakan pelaku dalam kasus ini
tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik karena
Gubernur Anies Baswedan sendiri tidak merasa dirugikan atas apa yang dilakukan
oleh pelaku yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan dibuat oleh
Gubernur Anies Baswedan Sendiri.