Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam
Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi
PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298
Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang tujukan
untuk memberhentian salah seorang PNS dalam lingkup wilayah Daerah
Kota Ambon. Syarat sahnya suatu keputusan diatur dalam Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yang meliputi: aspek
kewenangan, aspek prosedur, dan aspek subtansi.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa keabsahan
pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak
pidana korupsi, melalui surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298
Tahun 2019, memenuhi syarat sahnya keputusan dan akbat hukum atas
keputusan tersebut. Tipe penelitian yang adalah penelitian legal research,
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum
sekuder meliputi, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain.
Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan dan akibat hukum
pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak
pidana korupsi melalui keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun
2019 tidak memehuni syarat sah suatu keputusan yaitu aspek prosedural
sehingga keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan, dan akibat
hukumnya adalah tidak mengikat sejak saat dibatalkan dan berakhir
setelah adanya pembatalan.