Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Nur T Mardan - Nama Orang;

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam
Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi
PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298
Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang tujukan
untuk memberhentian salah seorang PNS dalam lingkup wilayah Daerah
Kota Ambon. Syarat sahnya suatu keputusan diatur dalam Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yang meliputi: aspek
kewenangan, aspek prosedur, dan aspek subtansi.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa keabsahan
pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak
pidana korupsi, melalui surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298
Tahun 2019, memenuhi syarat sahnya keputusan dan akbat hukum atas
keputusan tersebut. Tipe penelitian yang adalah penelitian legal research,
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum
sekuder meliputi, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain.
Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan dan akibat hukum
pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak
pidana korupsi melalui keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun
2019 tidak memehuni syarat sah suatu keputusan yaitu aspek prosedural
sehingga keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan, dan akibat
hukumnya adalah tidak mengikat sejak saat dibatalkan dan berakhir
setelah adanya pembatalan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.422 MAR k
SH.422 MAR k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.422 MAR k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.422
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Wewenang
Prosedur
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?