SKRIPSI HTN/HAN

Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

---

Pasal 2 ayat ( 1 ) Permendagri No. 67 Tahun 2017 mengatur tentang Perangkat Desa
diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
. Kenyataan yang terjadi bahwa di Desa Regoha Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten
Maluku Barat Daya telah terjadi pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017, yakni Sekretaris Desa, Kepala
Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Kemasyarakatan yang
diangkat pada tahun 2018.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Wewenangan Kepala
Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Permendagri
No. 67 tahun 2017 dan akibat hukumnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.
Hasil pembahasan menunjukan bahwa Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(2) UU No 6/2014, Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor . 43Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1)
Permendagri No. 83/2015 dan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 67Tahun 2017, maka kepala desa
berwewenang mengangkat perangkat desa dengan memperhatikan persyaratan umum dan
persyaratan khusus .
Akibat hukum yang ditimbulkan jika Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa yang tidak
memenuhi syarat berdasarkan Permendagri No. 83Tahun 2015 dan Permendagri No. 67/2017
adalah Kepala Desa Mencabut Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang telah ysng telah
dikeluarkan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.400 ONA w

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.400

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar