Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang
Merek Nomor 20 Tahun 2016) Pasal 3. Dikatakan dalam Pasal 3 “Hak atas Merek
diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” RL adalah pemilik Rumah Makan Depot
Hongkong yang terletak di kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Papan
nama Rumah Makannya ini dibongkar paksa oleh Satpol PP didampingi pegawai
Disperindag Kota, Jumat 5 Mei 2017 dengan alasan bahwa masih ada nama tersebut atas
nama ibu MT sambil menunjukan bukti pembayaran pajak Depot Hongkong tahun 2017
atas namanya. Namun ibu MT ini belum mendaftarkan merek dagang, hanya membayar
pajak izin usaha.
Perumusan yang ingin dikaji lebih lanjut dan mendalam, yakni, faktor-faktor
apakah yang menghambat legalitas hak milik atas pendaftar pertama suatu merek dagang
dan bagaimana upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa Merek Dagang Depot
Hongkong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor
apakah yang menghambat legalitas hak milik atas pendaftar pertama suatu merek dagang.
dan penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis normative yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma
yang berlaku di masyarakat atau yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Hasil dari penelitian ini menunjuk bahwa Legalitas suatu Merek Dagang Pemakai
Pertama akan mendapat perlindungan hukum jika Merek tersebut didaftarkan. Jika merek
dagang hanya digunakan dan tidak didaftarkan atas faktor-faktor tertentu maka merek
dagang tersebut tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Merek.