Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan, dalam pemeriksaan tersebut Polisi Lalu Lintas dapat melakukan
tindakan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat.
Polisi dapat menyita kendaran bermotor pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan tersebut dapat berupa penyitaan. Menurut
Pasal 270 UULLAJ yang berarti setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas
harus sesuai dengan tata cara penyitaan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian hukum normatif, tipe
penelitian diskriptif, pendekatan masalah perundang-undangan dan kasus, teknik pengumpulan
bahan hukum studi kepustakaan serta analisis bahan hukum kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang
lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas
Kepolisian Lalu Lintas dengan menerbitkan surat bukti pelanggaran dan juga dilakukan
penyitaan terhadap surat-surat kendaraan maupun fisik kendaraan bermotor tersebut sesuai
dengan pelanggaran yang dilakukan. Penyitaan dalam hal ini mengambil alih dan atau
menyimpan surat-surat dan/atau fisik kendaraan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Proses
penyitaan tetap berpedoman pada KUHAP dan juga UULLAJR. Menurut KUHAP harus
mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, bilamana harus dan mendesak penyitaan
dapat dilakukan terhadap kenderaan bermotor tersebut tetapi setelah itu wajib meminta
persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Seharusnya Polisi Lalu Lintas lebih
professional dalam melakukan tindakan penyitaan dengan mempedomani ketentuan hukum
dalam KUHAP, UU Polri dan UULLAJR.