Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akibat dari implementasi hukum perjanjian nominee di penguasaan hak atas tanah oleh orang asing berdasarkan hukum perjanjian Indonesia serta peran dan tanggung jawab notaris / PPAT dalam menerbitkan akta perjanjian nominee. Berbasis atas hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian nominee dalam hal akuisisi tanah oleh orang asing untuk meminjam warga negara nama tidak berlaku sejak awal diadakannya kesepakatan tidak ada itikad buruk para pihak, bertentangan dengan prinsip kebebasan kontrak dengan tidak memenuhi tujuan keabsahan suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Karena itu keabsahan perjanjian nominee, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti konsekuensi yuridis dari perjanjian nominee aktual mereka melanggar hukum dan karenanya batal demi hukum dan tanah menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2). Peran Notaris / PPAT dalam menerbitkan akta yang berkaitan dengan perjanjian nominee harus tetap didasarkan pada aturan yang berlaku. Jika akta yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT merugikan pihak tersebut, maka dapat dimohonkan Notaris / PPAT, dengan tanggung jawab keseluruhan atas kerugian tersebut.