Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kejaksaan selaku lembaga pemerintahan yang bertugas selaku penegak hukum yang melakukan kekuasaan negara di bidang penututan, serta mengemban tugas lain termasuk dalam kasus perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam perannya selaku kuasa hukum negara ataupun pemerintah. Peran kejaksaan dibidang Perdata serta Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat ( 2).
Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata dan bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan kejaksaan adalah menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, dimana kejaksaan diharapkan mandiri dan Independen (merdeka) serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara dibidang penegakan hukum secara proposional. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) memperhatikan pertimbangan hukum dan keputusan judex juris dalam putusannya, maka secara yuridis ada terdapat kekuarangan persyaratan formil dalam putusan judex juris yang dalam pertimbangannya pada pemeriksaan perkara ini dimana objek sengketa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum, hal inilah yang menyebabkan atau dasar pertimbangan dari judex juris telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima hal ini dapat dipahami