Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penggunaan virtual currency dalam transaksi pembayaran semakin meningkat di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran Pasal 34 (a) telah dilarang melakukan transaksi pembayaran namun masyarakat masih menggunakan virtual currency dalam transaksi pembayaran, yakni sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ialah RepublikHost, NameCheap, Cinta Bahasa Indonesia Language School, Bali Expedition, Gopulsa.id, UangKuno.net, dan beberapa situs lainnya.
Adapun permasalah yang dikaji, Apa yang memyebabkan virtual currency masih dipakai sebagai alat pembayaran , Bagaimana implementasi peraturan bank Indonesia Nomor 18/40/2016 terkait dengan pembayaran menggunakan virtual currency. Metode yang dipakai adalah Yuridis normatif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengkaji, dan menganalisis bahan hukum, terutama pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik analisa bahan hukum dianalisis dan dikaji secara kualitatif, guna menjawab permasalahn dalam penulisan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 berjalan kurang efektif, sehingga masih banyak penggunaan virtual currency dalam transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bank Indonesia hanya melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran tetapi tidak mengatur mengenai keberadaan virtual currency membuat bank Indonesia akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran.