Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Prinsip Good Faith (itikad baik) adalah setiap perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik oleh para pihak dan bahwa interaksi atau hubungan internasional
didasarkan pada niat baik. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad
baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip
good faith merupakan persyaratan moral yang menjadi pemicu agar perjanjian dapat
dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mukadimah Piagam PBB secara implisit
membahas mengenai prinsip ini yang menyatakan bahwa PBB bertekad atau
menciptakan suasana keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul baik dari
perjanjian maupun sumber hukum intersional lainnya dapat dilaksanakan.
Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu
dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah yang dipakai
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan
sumber bahan hukum primer sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan
yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil Penelitian ini ialah, PBB sebagai forum organisasiinternasional yang
terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa Negara
anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi
perdamaiandan keamanan dunia seperti yang tertuang dalam Piagam PBB yang pada
hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa Negara
anggotanya. Kekuatan hukumdalam mengikat suatu perjanjian tidakakan dilaksanakan
oleh para pihak jika tidak ada itikad baik dari para pihak tersebut untuk melaksanakan
perjanjian tersebut, oleh karena itu asas good faith menjadi sangat penting dalam
menjalankan perjanjian yang telah di sepakati.