Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controversial, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relative, tergantung dari mana kita memandangnya. Yang dimaksud dengan disparitas pidana (disparity of sentencing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Sehingga memunculkan permasalahan : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab disparitas pidana pada putusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap tindak pidana perkosaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka kesimpulan yang diangkat adalah masih saja terjadi disparitas pidana pada putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim adalah belum adanya pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana. kemudian faktor kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim sebagai penyelenggara peradilan pada proses pengadilan yaitu hakim mempunyai kebebsan untuk mengadili dan kebebasan memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tanpa adanya pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan pidana.