Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan
menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang
berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka
mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak
pada dunianya dan menikmati haknya dengan baik sebagaimana telah dijamin
oleh negara. Meskipun pemerintah berupaya untuk mengurangi pekerja anak,
namun faktor ekonomi dan kebutuhan keluarga menjadi jembatan bagi anak untuk
bekerja membantu orang tua dan menghidupi keluarga. Hal ini menjadi tanggung
jawab berkelanjutan dari pemerintah, baik Dinas tenaga kerja, maupun Dinas
Pendidikan dan berbagai pihak yang bersentuhan langsung dengan pekerja anak
tersebut, yakni ketika kegiatan PPA-PKH berakhir dan anak-anak dikembalikan
kepadalingkungannya (keluarga) yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama
yang baik.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif
analisis.Sumber bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan cara menghimpun, undangundang,
dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kajian yuridis.
Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : Peran Dinas Tenagkerja
dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan seluruh pihak terkait, bahkan keluarga
dan orang tua terhadap Pekerja Anak yang telah dibina dalam kegiatan PPA-PKH
dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan membutuhkan
koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga kegiatan tersenut dapat memberi
manfaat yang lebih maksimal bagi pengurangan pekerja anak di Kota Ambon