Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara.
Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi, dalam hukum positif Indonesia Bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional, antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia, dan pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun asing, sebagaimana ditetapkan dalam bab 2 pasal (2) UU No. 15 Tahun 1992, tentang Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil, merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing merupakan pelanggaran terhadap hukum udara, hal ini sesuai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Kemudian hal ini juga didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 8 Konvensi Chicago 1944. Pemerintah perlu menyiapkan segala sarana prasana alat utama system senjata udara yang handal dalam rangka penegakan hukum yang lebih efektif. Kemudian militerisasi ruang angkasa yang dapat menciptakan cyberspace technology juga perlu dicermati dan diantisipasi dalam konteks ketahanan nasional dalam arti luas, termasuk dalam kaitan dengan pengembangan system pertahanan udara modern.