Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hubungan antar negara yang tercermin dalam hubungan diplomatik antar negara diatur oleh hukum diplomatik. Setelah dibentuknya Komisi Hukum Internasional oleh Majelis Umum PBB, Komisi Hukum Internasional kemudian menyetujui satu rancangan tiga pasal mengenai “Misi Khusus” yang harus dimasukkan dalam Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik.
Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Misi Khusus menurut Hukum Diplomatik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi adalah penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan studi hukum nyata (in concreto) yang sesuai atau diterapkan guna menyelesaikan masalah. Kemudian untuk memperoleh suatu bahasan yang sesuai maka dalam penulisannya menggunakan tipe penelitian yang bersifat Deskriptif yang bertujun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendalam tentang aspek tertentu berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah tersedia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum, guna menjawab permasalahan yang dihadapi.
Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan diratifikasinya ketiga konvensi (Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan New York 1969 tentang Misi Khusus) ini oleh Indonesia sebagai pembuktian bahwa Indonesia juga telah diakui secara de jure oleh negara-negara di dunia. Sebagaimana Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan pemerimaan misi khusus, yaitu misi ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan mengenai masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus.