Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam ketentuan penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, antara lain angkutan orang (penumpang), angkutan barang, angkutan bus umum, angkutan pribadi,Berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengemudi kendaraan bermotor umum atau angkutan orang dalam trayek ekonomi untuk mengangkut anak sekolah, namun kenyataan yang terjadi masih ada pengemudi kendaraan yang membatasi mengangkut anak sekolah, sehingga memunculkan masalah apakah pengemudi yang membatasi mengangkut anak sekolah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil dan pembahasan pengemudi kendaraan umum yang membatasi mengangkut anak sekolah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 124 ayat (2) menyebutkan secara tegas pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek ekonomi wajib mengangkut anak sekolah. Apabila undang-undang lalu lintas mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor umum untuk mengangkut anak sekolah merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada pengemudi yang tidak mengakut anak sekolah. Hal ini disebabkan belum diatur didalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang sanksi terhadap pengemudi apabila membatasi mengangkut anak sekolah.