Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sebagai individu yang sudah dewasa yang ingin melakukan sebuah perkawinan, alangkah
baiknya diketahui lebih dahulu status dari masing-masing pasangannya, agar tidak ada
pelanggaran perkawinan dikemudian hari. Perkawinan seorang perempuan yang masih berstatus
sebagai seorang isteri dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara. Jika seorang
perempuan ingin melakukan perkawinan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya diperbolehkan
saja oleh hukum manapun asalkan perkawinan terdahulu nya diselesaikan terlebih dahulu. Dalam
artian bahwa perkawinan-perkawinan terdahulunya harus dinyatakan cerai secara agama maupun
negara, namun karena kita tinggal dalam suatu negara, jadi alangkah baiknya diselesaikan secara
hukum yang berlaku di negara, jangan sampai diduga terjadinya suatu perzinaan karena adanya
suatu perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang statusnya masih sebagai seorang isteri.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui status perkawinan berdasarkan hukum
Islam yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dari pria
lain. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu Yuridis Normatif yang
menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum awal untuk kemudian dilanjutkan
dengan bahan hukum primer. Ini berarti bahwa penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum
yang diutamakan berasal dari kepustakaan, dengan menghandalkan buku-buku ilmiah seperti
literatur-literatur ilmu hukum perdata, majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penulisan ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim menetapkan penetapan dengan
mempertimbangkan kesaksian para saksi dari pihak pemohon bahwa benar adanya suatu
perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon, namun tidak mempertimbangkan
syarat sahnya suatu perkawinan yaitu syarat materil mutlak atau syarat yang harus dipenuhi.