Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perjanjian kredit pada bank umumnya dilaksanakan dengan menggunakan
perjanjian ikutan yaitu perjanjian jaminan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan
atas utang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak mampu melunasi kewajiban
pembayaran utangnya kepada kreditur. Namun didalam praktek pelaksanaan
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, debitur ada yang dinyatakan pailit
oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Apabila debitur
telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, maka hak kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan tetap dilindungi
secara hukum baik oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan,
maupun oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian
ini adalah mengenai bagaimana pelalaksanaan eksekusi benda jaminan yang telah
dibebani hak tanggungan pada debitur pailit.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap eksekusi objek
jaminan hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, didasarkan kepada ketentuan Pasal 6 dan Pasal
21 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 57 Undang- Undang No.
37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Eksekusi dilakukan dengan cara lelang terhadap objek jaminan hak tanggungan dan
kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan memiliki hak yang didahulukan atas
pengambilan pelunasan piutangnya.