SKRIPSI HTN/HAN

Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman

---

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib
untuk dilaksanakan, dan adanya ancaman pengenaan sanksi administrasi bagi yang
melalaikannya, sebagaimana diatur dan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ombudsman.
Namun dalam kenyataanya, tidak setiap rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Terlapor
dan/ atau Atasan Terlapor, mengingat adanya perbedaan pemahaman atas makna
rekomendasi. Sebagian Terlapor dan/atau Atasan Terlapor masih menganggap bahwa
rekomendasi itu sebuah saran biasa, sedangkan Ombudsman menganggap rekomendasi
sebagai keharusan yang harus dijalankan karena telah tertuang dalam undang-undang. Untuk
itu penelitian ini membahas dan mencari tahu mengenai “Kekuatan Hukum Rekomendasi
Ombudsman”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan
menggunakan Pendekatan Peundang-undangan (Statute approach) dan kemudian dianalisis
secara kualitatif terhadap bahan hukum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.317 ADJ k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.317

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Sanksi
Ombudsman
Rekomendasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar