Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada perjanjian waralaba, seringkali disajikan dalam bentuk standar/baku
sehingga dengan demikian kedudukan pemberi waralaba lebih dominan dari penerima
waralaba. Sehingga hak-hak dari penerima waralaba sering terkesampingkan dari apa
yang telah tertuang dalam perjanjian waralaba. Oleh karena itu perlindungan hukum
terhadap penerima waralaba di Indonesia harus ditegakkan untuk menjamin kepastian
hukum. Terjadinya wanprestasi pada perjanjian waralaba mengakibatkan akibat
hukum yaitu pihak penerima waralaba yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti
rugi dan pembatalan perjanjian kepada pihak pemberi waralaba yang melakukan
wanprestasi. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah
mengenai perlindungan hukum terhadap pihak penerima dalam perjanjian waralaba
lembaga pendidikan atas wanprestasi.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima waralaba dapat dikenakan sanksi
administratif dari PP No.42/2007 dan Permendag No.53/2012 berupa pencabutan
SPTW setelah pemberian surat tertulis sebanyak tiga kali yang diberikan dalam
jangka waktu dua minggu. Dengan adanya pencabutan SPTW maka pemberi
waralaba tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usaha waralaba nya di
Indonesia.Selanjutnya penerima waralaba juga menempuh jalur hukum secara
perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.