Text
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terhadap Perilaku Yang Merugikan Konsumen.
Perkembangan sektor jasa keuangan yang pesat memperluas hubungan
hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan
tindakan yang berpotensi maupun nyata merugikan konsumen, seperti
penyampaian informasi yang tidak transparan, penggunaan klausula baku yang
merugikan, serta perilaku lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan
konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bentuk
tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan serta peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan
konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer,
sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dapat
dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui ganti rugi, secara administratif
melalui pengenaan sanksi oleh otoritas berwenang, serta secara pidana apabila
memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berperan
dalam pengawasan preventif dan represif, penanganan pengaduan, serta penjatuhan
sanksi. Namun, efektivitas pengawasan masih perlu diperkuat guna menjamin
perlindungan konsumen yang optimal.
Tidak tersedia versi lain