Text

Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Studi Komparasi KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”

---

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis pengaturan
kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 serta membandingkan ancaman sanksi pidana dalam
KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang
undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan
terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum
lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum
dan penalaran yuridis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kembali tindak pidana
penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
didasarkan pada alasan yuridis untuk melindungi martabat jabatan Presiden
sebagai simbol negara dan menjaga kewibawaan lembaga kepresidenan dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pengaturan tersebut juga
dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap
simbol negara dengan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.
Namun demikian, pengaturan tersebut tetap berpotensi menimbulkan
multitafsir dan membatasi kebebasan berpendapat apabila tidak diterapkan
secara proporsional. Perbandingan antara KUHP lama dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan karakter delik dari delik
biasa menjadi delik aduan serta perubahan ancaman pidana yang lebih ringan
dalam KUHP baru. KUHP lama mengatur penghinaan terhadap Presiden
dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan KUHP
baru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan dan memberikan
pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum.
Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya
pergeseran pendekatan dari sifat represif menuju pendekatan yang lebih
menyeimbangkan perlindungan martabat Presiden dengan jaminan kebebasan
berekspresi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

“Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Studi Komparasi KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”

No. Panggil

SP.3131 JIS p1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.3131

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jiska Dinopawe

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar