Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta membandingkan ancaman sanksi pidana dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan huk…