Text

IMPLEMENTASI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI DAN AMNESTI BERDASARKAN PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR),

---

Hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengharuskan
Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara
ideal, hak prerogatif tersebut seharusnya dijalankan secara transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada kepentingan negara serta prinsip keadilan, bukan semata
mata untuk kepentingan politik atau golongan tertentu. Namun dalam praktiknya,
pemberian amnesti kepada HK dan abolisi kepada TL oleh Presiden Prabowo
Subianto melalui Keppres Nomor 17 dan 18 Tahun 2025 menimbulkan
perdebatan publik mengenai objektivitas pertimbangan DPR serta potensi
penyimpangan tujuan konstitusional dari kewenangan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan DPR Tentang Hak
Prerogatif Presiden serta menelaah Akibat Hukum Jika Hak Prerogatif Presiden
Dalam pemberian Amnesti dan Abolisi Disalahgunakan. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis,
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach), yang bahan hukumnya dianalisis secara
kualitatif dari bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden dalam pemberian
amnesti dan abolisi tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh keterlibatan
DPR. meskipun sifat pertimbangan DPR tersebut hanya bersifat advisory dan non
binding secara yuridis sehingga rentan dipengaruhi kompromi politik akibat
kekosongan norma mengenai kriteria objektif "kepentingan negara".
Penyalahgunaan hak prerogatif tersebut dapat dikenali melalui tiga indikator,
yaitu penyimpangan dari tujuan konstitusional, ketiadaan dasar kepentingan
negara yang objektif, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan
hukum, dengan akibat hukum yang bersifat konsekuensial-konstitusional berupa
pelemahan prinsip negara hukum dan fungsi checks and balances, bukan
konsekuensial-yuridis yang dapat membatalkan Keppres secara langsung.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

ABOLISI DAN AMNESTI BERDASARKAN PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR),

No. Panggil

SH.803 HAM h1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.803

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mohammad Rizky Fazhara Tualeka

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar