Hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengharuskan Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara ideal, hak prerogatif tersebut seharusnya dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan negara serta prinsip keadilan, bukan semata mata untuk …