Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENGAWASAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN 
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.
Penanda Bagikan

Text

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

BILLY SALVESTER KABALMAY - Nama Orang;

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
berfungsi membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem desentralisasi
fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur, memungut, dan
mengawasi pajak, termasuk pajak restoran. Idealnya, kewenangan ini mampu menjamin
kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum dengan praktik yang terjadi, khususnya pada kepatuhan pembayaran pajak restoran
di Kota Ambon.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang
undang, konseptual, dan kasus, yang ditopang oleh bahan hukum primer maupun sekunder,
serta dianalisis secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan
secara preventif, detektif, dan represif dengan dukungan perangkat teknologi seperti
Transaction Monitoring Device, Mobile POS, dan Online POS. Sanksi hukum yang
diterapkan meliputi sanksi administratif berupa denda, bunga, kenaikan pajak, hingga
penyitaan aset, serta sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan bagi pelanggaran
yang disengaja. Pengawasan berbasis teknologi dan penerapan sanksi administratif terbukti
efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat hambatan berupa
keterbatasan aparatur, kesadaran hukum yang rendah, serta resistensi pelaku usaha terhadap
penggunaan teknologi.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2) SH 781 Bil
SH 781 Bil hi
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.
No. Panggil
SH 781 Bil
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH 781
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
Pengawasan, Pajak Restoran, Kepatuhan.
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
BILLY SALVESTER KABALMAY
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?