Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Tindakan Bupati Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar Dalam Memberhentikan Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja,
Penanda Bagikan

Text

Keabsahan Tindakan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Memberhentikan Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja,

Dyana Boruthnaban - Nama Orang;

Birokrasi pemerintahan daerah mengemban tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara mengatur
bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada asas legalitas dan
asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji dugaan
penyalahgunaan kewenangan dalam pemberhentian mediator hubungan industrial
di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melanggar prosedur Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Permasalahan penelitian adalah legalitas keputusan Bupati dalam
memberhentikan mediator dan akibat hukum pemberhentian yang tidak sesuai
peraturan perundang-undangan. Penelitian bertujuan mengetahui keabsahan
tindakan pemerintahan dan konsekuensi hukumnya. Metode penelitian
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan
dan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan keputusan pemberhentian mengandung cacat
yuridis fundamental karena melanggar asas umum pemerintahan yang baik,
khususnya asas kecermatan dan ketidakberpihakan, serta mengabaikan prosedur
pemeriksaan disipliner. Pemberhentian dikategorikan batal demi hukum sehingga
mediator harus dipulihkan status dan haknya. Temuan Ombudsman RI memperkuat
adanya maladministrasi yang mengharuskan pencabutan keputusan dan
pengembalian mediator ke jabatan semula.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SE.3043 ana e1
SE.3043 ana e1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Keabsahan Tindakan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Memberhentikan Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja
No. Panggil
SE.3043 ana e1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.3043
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dyana Boruthnaban
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?