Text

Legalitas Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tanpa Pengukuhan Adat,

---

Masyarakat hukum adat tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati oleh negara
sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Penghormatan ini menunjukkan bahwa
mereka memiliki kedudukan yang setara dalam struktur kehidupan berbangsa, dan
keberadaannya dianggap sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti
kabupaten dan kota, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara tegas diatur
dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa,
”negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam
undang-undang”.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus
dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan
hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode
kualitatif.
Hasil peneitian menunjukan bahwa Pengakuan Matarumah parentah/keturunan
parentah samoal dari Hulan Pataisuka Samoal sebagai Matarumah parentah/keturunan
parentah di negeri Liang oleh Saniri negeri Liang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2
ayat 2 peraturan negeri Liang nomor 7 tahun 2021 tentang penetapan Matarumah
parentah/keturunan parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang
menyebutkan sebagai berikut : “Matarumah parentah/keturunan parentah yang berhak
menjadi Kepala Pemerintah Negeri di negeri Liang kecamatan salahutu kabupaten
Maluku Tengah adalah Matarumah parentah/keturunan parentah samoal dari Hulan
Pataisuka Samoal”. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah nomor 03
tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Pemerintah Negeri bahwa tanpa pengukuhan adat calon Kepala Pemerintah Negeri
tidak mempunyai legalitas dalam memerintah negeri adat.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Legalitas Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tanpa Pengukuhan Adat

No. Panggil

SH.765 MAS h1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.765

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Masjena Lestaluhu

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar