Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of “Wanprestasi Dalam 
Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris/ PPAT”
Penanda Bagikan

Text

“Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris/ PPAT”

Nur Alliah Mewar - Nama Orang;

Pengaturan mengenai hak atas tanah dalam hukum positif Indonesia
menegaskan bahwa setiap peralihan hak harus dilakukan melalui mekanisme yang
sah dan dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, KUHPerdata, serta
peraturan pertanahan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus
dimana para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam
perjanjian dan akta PPAT, sehingga menimbulkan sengketa wanprestasi,
sebagaimana tampak dalam perkara pengalihan hak atas tanah yang berakhir pada
proses peradilan. Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik tersebut menjadi isu
hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur
hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian pengalihan hak
atas tanah dan wanprestasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengalihan hak
atas tanah berdasarkan Akta Notaris/PPAT secara normatif telah sesuai dengan
ketentuan KUHPerdata serta peraturan pertanahan yang mengharuskan adanya akta
autentik sebagai dasar pengalihan hak. Namun dalam kasus yang dikaji, terjadi
wanprestasi karena pihak yang menerima pengalihan hak tidak memenuhi
kewajibannya menyerahkan objek tanah sesuai isi akta dan perjanjian. Putusan
pengadilan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan ingkar janji yang
menimbulkan kewajiban hukum berupa pemenuhan prestasi dan pemberian ganti rugi
kepada pihak yang dirugikan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SE.3021 NUR e1
SE.3021 NUR e1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris/ PPAT”
No. Panggil
SE.3021 NUR e1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.3021
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nur Alliah Mewar
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?