Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of “Kajian  Norma Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Penanda Bagikan

Text

“Kajian Norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional

Nur Anggriani - Nama Orang;

Penyelenggaraan TAPERA berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016
seharusnya menjadi sarana negara untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang
layak bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional. Pemenuhan hak atas
tempat tinggal yang layak juga dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. Tetapi pelaksanaan TAPERA justru memunculkan berbagai persoalan mulai dari
ketidakjelasan sistem kelembagaan, ketidaksesuaian norma hukum, hingga potensi terjadi
maladminstrasi, yang berujung pada pengabaian prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak
peserta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah norma-norma dalam Undang-Undang
TAPERA telah memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional peserta, serta bagaimana
akibat hukum jika pemerintah lalai dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Data
diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dalam Undang-Undang TAPERA belum
sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak konstitusional karena bersifat memaksa tanpa
membedakan kemampuan peserta. Selain itu, kegagalan pemerintah dalam menjamin
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa
pelanggaran hak, wanprestasi administratif, dan menurunnya legitimasi kebijakan publik.
Penelitian ini merekomendasikan evaluasi dan reformasi terhadap Undang-Undang TAPERA
menetapkan skema iuran yang proporsional, melibatkan peserta secara aktif dalam proses
pengawasan dan pengambilan keputusan, serta menyediakan opsi bagi peserta yang tidak
mampu, agar pelaksanaan TAPERA sesuai dengan prinsip konstitusional dan keadilan sosial.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SH.761 NUR h1
SH.761 NUR h1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
“Kajian Norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional
No. Panggil
SH.761 NUR h1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.761
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
SKRIPSI HTN/HAN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nur Anggriani
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • NASKAH
  • PENGESAHAN
  • ABSTRAK
  • BAB 1
  • BAB 2
  • BAB 3
  • BAB 4
  • PUSTAKA
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?