Ditapis dengan
Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…
Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan Tindakan Militer,
- No. Panggil
- SI.615 VAL i1
“Kajian Yuridis Penyakit Masyarakat Dari Aspek Hukum Pidana”
Kehadiran gelandangan dan pengemis di Provinsi Kota Ambon menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum tekhususnya masyarakat yang tinggal di kota Ambon, secara hukum kegiatan gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai suatu pelanggaran tindak pidana (overtredingen) dibidang ketertiban umum sesuai dengan aturan yang tertulis dalam ketentuan pasal 504 dan pasal …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Kajian Yuridis Penyakit Masyarakat Dari Aspek Hukum Pidana”
- No. Panggil
- SP.3068 PET p1
Judul Skripsi “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Pembuat…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuatan video pornografi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nusaniwe Kota Ambon. Pendekatan ini dipilih mengingat pelaku masih berstatus anak-anak, sehingga perlu perlakuan yang berbeda sesuai dengan prinsip keadilan anak. Metode yang digunakan dalam pene…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Pembuat Video Pornografi (Studi Kasus Pada Polsek Nusaniwe Kota Ambon)”
- No. Panggil
- SP.3067 FEB p1
Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
- No. Panggil
- SE.3039 SHE e1
Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
- No. Panggil
- SP.3066 ILA p1
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan D…
Skripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemabangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. S…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru
- No. Panggil
- SH.768 MEL h1
Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap K…
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dalam menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, tertib, teratur, lancar, nyaman dan efisien merupakan tujuan dari pemerintah. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban karena kerusakan jalan, sehingga dapat diduga bahwa penyelenggara jalan dalam hal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kerusakan Jalan Di Kota Ambon”
- No. Panggil
- SH.767 KAL h1
Perlindungan City Branding Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang M…
City Branding merupakan suatu cara atau strategi yang dijalankan suatu kota tertentu untuk memperkenalkan, mempromosikan ataupun memasarkan kotanya kepada publik. City Branding merupakan sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan investasi dari pariwisata, dan juga sebagai pencapaian pembangunan masyarakat. Namun dalam sistem branding tentu perlu adanya perlin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan City Branding Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- No. Panggil
- SE.3038 IVI e1
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Di Kota Ambon
Perdagangan satwa liar merupakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap keanekaragaman hayati. Kota Ambon, sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur yang kaya akan spesies endemik, turut menjadi lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal ini dapat mengancam kelangsungan spesies serta ekosistemny…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Di Kota Ambon
- No. Panggil
- SP.3065 YEM p1
"Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dal…
Peredaran gelap narkotika di Provinsi Maluku menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau dan perairan luas menyulitkan pengawasan dan penindakan, menjadikan provinsi ini rawan menjadi jalur peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memiliki kewenangan yang cukup luas dalam upaya penc…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Kajian Hukum Normatif"
- No. Panggil
- SP.3064 NUS p1
Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Reso…
Hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap DK PBB. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputus…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Resolusi Konflik Internasional
- No. Panggil
- SI.614 EZA i1
Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
- No. Panggil
- SE.3037 DRA e1
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN…
Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Salah satu isu krusial yang muncul adalah pertanggungjawaban pidana penyelenggara tempat penitipan anak ketika terjadi …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK WENSEN SCHOOL DEPOK”
- No. Panggil
- SP.3063 IFA p1
“Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakib…
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum melindungi masyarakat dari segala tindak pidana termasuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan bera…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby)”.
- No. Panggil
- SP.3062 NUR p1
Perlindungan Hukum Terhadap Situs-Situs Sejarah Dan Pertanggungjawabannya
Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu perang yang membawa kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Salah satu konflik bersenjata yang menimbulkan korban terhadap penduduk sipil adalah antara Israel dan Hamas di Jalur Gasa dimana seranga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Situs-Situs Sejarah Dan Pertanggungjawabannya,
- No. Panggil
- SI.613 INO i1
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…
Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pada Media Sosial Youtube,
- No. Panggil
- SE.3036 FEL e1
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dilihat dari persprektif Hukum Islam.
- No. Panggil
- SE.3034 BAL e1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunu…
Pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai dasar putusan yang mengandung nilai keadilan. Putusan hakim pada salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)
- No. Panggil
- SP.3061 NIS p1
PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…
Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982,
- No. Panggil
- SI.612 TIF i1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara