Ditapis dengan
Hak Memilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia …
Hak konstitusional anggota TNI dan POLRI sebagai warga negara, yakni hak untuk diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan, jika terdapat peraturan yang mendikriminasi warga negara meskipun hanya satu, maka itu dikatakan inkonstitusional. Penelitian dengan judul “ Hak memilih anggota TNI dan POLRI dalam Pemilu , memiliki rumusan masalah Apakah anggota TNI dan POLRI memiliki hak memil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.326 LIP h
Peran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terhadap Proses Pemilihan Raja Defin…
Negeri Suli yang berada dikawasan Maluku Tengah sebagai salah satu Negeri Adat memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda, bahwa selama masa pemerintahan Raja pertama sampai dengan Raja terkahir yang pernah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang kemudian dikukuhkan secara adat adalah mereka yang berasal dari soa bukan dari mata rumah parentah. Peraturan Daerah Kabupaten Maluk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.325 MAN p
Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…
Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.324 LAI p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah secara preventif belum berjalan maksimal. Upaya pencegahan dalam bentuk sosilasasi maupun pemberian tanda larangan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemeritah untuk menghindari tindakan tersebut. Sela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.323 BAY p
Efektifitas Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Pungutan Liar Dalam Pen…
Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di parkiran. Dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan bukan dari sektor parkiran saja melainkan para Jukir juga harus di lakukannya Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum terlalu Efektif. Hal ini menyebabkan ada nama Jukir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Ada juga daerah yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.322 FAR e
Prosedur Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan
Pengangkatan dalam Jabatan adalah suatu bentuk pengangkatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau melanjutkan suatu jabatan yang sama, jika dinilai masih mampu untuk memangku jabatan dimaksud. Hal ini menunjukan Pengangkatan merupakan unsur penting dalam Kepegawaian karena dapat memacu kinerja Pegawai untuk bekerja secara disiplin serta memiliki moral integritas yang baik. Pengangkatan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.321 SIA p
Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …
Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.320 PET t
Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …
Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.319 HUK p
Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebaga…
Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.318 WAT k
Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan, dan adanya ancaman pengenaan sanksi administrasi bagi yang melalaikannya, sebagaimana diatur dan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ombudsman. Namun dalam kenyataanya, tidak setiap rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.317 ADJ k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara