Hilangnya Hak Menikmati Hak Milik Atas Tanah Di Desa Rumah Tiga Akibat Kerusuhan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.94 NIR h

Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Darat Pada Jalur Ambon - Passo

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.75 REA t

Beberapa Catatan Sekitar Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.05 TJU b

Kewenangan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usahaa Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum milik Negara, serta badan swasta perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan pu…

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Ba…

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tin…

Wewenang Bupati Dalam Proses Pengangkatan Dan Pelantikan Raja Sebagai Kepala …

Pengangkatan Raja di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Ketentuan Pasal 3 PERDA tersebut berbunyi : (1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar raja atau disebut dengan nama lain sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat; (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan h…

Status Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli Dalam Penyelenggaraan Pemerinta…

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…

Transparansi Partai Politik Dalam Rekruitmen Calon Legislatif

P erkembangan d emokrasi, peranan dan fungsi partai politik semakin komplit. Ini diakibatkan karena harapan yang sangat besar yang sedang berkembang maka fungsi dan peranan partai politik semakin besar . Namun,pola rekrutmen caleg yang tidak memperhatikan persyaratan demi mendulang suara partai politik tersebut. B erdasarkan uraian latar belakang t…

Efektivitas Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.360 BEL e

Kewenangan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…