Ditapis dengan
Pengaruh Disiplin Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…
Keasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon dalam meningkatkan kelancaran pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai, melihat pada kedisiplinan kerja pegawai mengenai hari kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja normatif adalah sejumlah wakt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.419 MUS p
Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.418 RAH k
Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Dikaitkan Dengan Pemberhentian Tidak …
Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN dibuat dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Terkait …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.417 SAB k
Pemberlakuan Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan ini mengatur tentang desa dan desa adat termasuk prosedur pemilihan Kepala Desa termasuk syarat calon Kepala Desa dengan pengecualian terhadap desa adat dapat menggunakan mekanisme khususnya. Desa Mariri yang adalah desa adat pada tahun 2015 melakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung berd…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.416 GAI p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih
Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.415 LAK p
Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi pajak (tax administration) adalah pencatatan, penggolongan penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak . Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungutan pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak sehingga berhubungan erat dengan wajib pajak yang dipeng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.414 ARL p
Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Kabu…
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Berdasarkan analisi data pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam hal wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan j…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.413 BOR t
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani
Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.412 ELE t
Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.411 EMR t
Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi pada prinsipnya kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara tektual tetapi lebih bersifat kontekstual. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminal tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara in abstacto harus memberi pembaharuan atau landasan yang dapat memiliki nilai efektifitas dan efisiensi bagi sub sistem peradilan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1402 NEY k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara