Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Kayu Liar (Illegal L…

Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau- Pulau Aru sering terjadi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan telah melewati areal yang telah ditetapkan dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui dinas terkait yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tindakan ini bukan hanya mengenai penebangan…

Analisis Yuridis Ajaran Kesengajaan Kasus Pembunuhan (Vide Pasal 338 Jo Pasal…

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, berttujuan untuk mengetahui pertimbangan hokum hakm dalam mnjatuhkan Putusan serta mengetahui Penerapan Ajaran kesengajaan dan penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan nomor: : 32/Pid.B/2019/PN Dobo (di Pengaadiilan Negeri 2B Dobo) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum…

Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Analisis Unsur Materil Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 Pasal ini memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehor…

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1432 ALW p

Kendala Pembinaan Warga Binaan Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…

Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berdasarkan Pasal 12 angka (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana…

Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis mel…

Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum se…

Studi Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib kedalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kendala dalam melakukan pembinaan pada narapidana karena masih banyak narapidana yang tidak taat pada aturan yang telah di tetapkan. Kare…